Kelompok 3
ketua : Marhan Rangkuti
nama anggota :
1. Ajeng Tri Mutia
2. Deddy
3. Erna wati gulo
4. Nur Fazrina
5. Roy Martinus
6. Yessi Junita
Selasa, 20 Agustus 2013
Masalah Struktural Hambat Ekonomi Domestik
"Penghargaan dunia terhadap ekonomi Indonesia sangat luar biasa. Tapi akankah Indonesia bisa memanfaatkan momentum positif ini atau justru tertinggal," kata Wakil Ketua Umum Kadin bidang Kebijakan Moneter, Fiskal, dan Publik Hariyadi Sukamdani dalam rakernas Kadin di Jakarta, Rabu, 17 April 2013.
Masalah pertama yang mengancam, kata Hariyadi, adalah bagaimana BUMN mengambil lahan swasta dalam berusaha. Menurut dia, BUMN seharusnya menjadi ujung tombak ekonomi Indonesia di dunia internasional, bukan menjadi jagoan kandang yang mengancam sektor swasta dalam negeri.
Selain itu, alokasi subsidi energi yang sedemikian besar sehingga mengganggu neraca keuangan dan fiskal juga bisa mengganggu capaian Indonesia. "Realisasi belanja modal juga masih rendah, penyerapannya terlambat. Sementara kebijakan pusat dan daerah juga tidak sinkron," katanya.
Ekspor, kata Hariyadi, juga turun. Hal ini disebabkan karena dua sektor yang menjadi kontributor utama ekspor, sektor tekstil, dan sepatu mengurangi kapasitas produksi karena kebijakan kenaikan upah buruh dan tarif listrik.
Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, mengatakan neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit karena beberapa masalah yang sifatnya struktural, seperti infrastruktur, korupsi, dan birokrasi. "Selain itu, ada anggapan bahwa defisit terjadi akibat ekspor turun karena tidak mengalami diversifikasi," katanya.
Suryo mengatakan tantangan ekonomi di tahun 2013 adalah bagaimana menghadapi masalah struktural tersebut. Selain itu, Indonesia harus memanfaatkan momentum positif pertumbuhan ekonomi domestik dengan memanfaatkan kondisi ekonomi global yang masih tak menentu. "Kondisi global yang tak menentu mendorong investasi masuk ke Indonesia. Ini yang harus dioptimalkan," katanya.
Kadin berharap kebijakan moneter dan fiskal yang dikeluarkan pemerintah dapat menjadi sebuah proses dan solusi untuk mengatasi masalah struktural yang menghambat pertumbuhan ekonomi Indonesia. Suryo mengingatkan agar kalangan usaha mengantisipasi kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tidak akan mencapai proyeksi 6,5-6,8 persen. "Baru-baru ini Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya akan mencapai 6,2 persen. Ini harus diantisipasi," katanya.
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2013/04/17/087473970/Masalah-Struktural-Hambat-Ekonomi-Domestik
permasalahan perekonomian
Permasalahan Ekonomi di Indonesia
Permasalahan ekonomi
yang terjadi di suatu negara dapat memperlambat laju pertumbuhan
ekonomi. Di Indonesia permasalahan ekonomi dapat menghambat terwujudnya
dan kesejahteraan masyarakat. Beberapa permasalahan ekonomi Indonesia
sebagai berikut.
1. Rendahnya Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi suatu negara merupakan salah satu indikasi yang dapat digunakan
untuk mengukur keberhasilan pembangunan negara tersebut. Pertumbuhan
ekonomi dapat dilihat melalui tingkat produksi barang dan jasa yang
dapat dihasilkan selama satu periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi negara berkembang
seperti Indonesia sering terkendala masalah modal dan investasi.
Indonesia masih bergantung pada modal dari investasi pihak asing untuk
menunjang kegiatan ekonominya.
Lambatnya
pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi naiknya harga minyak dunia.
Kenaikan harga minyak dunia merupakan akibat langkanya minyak mentah.
Kelangkaan disebabkan menipisnya cadangan minyak serta terhambatnya
distribusi minyak. Kenaikan harga minyak menyebabkan harga barang pokok
lain ikut naik. Akibatnya, daya beli masyarakat menjadi berkurang dan
terjadi penurunan kegiatan ekonomi masyarakat.
2. Kemiskinan
Kemiskinan
merupakan keadaan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kebutuhan hidup meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal,
pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan sebagai akibat berkurangnya
pendapatan masyarakat secara riil. Masyarakat mengalami penurunan daya
beli barang-barang kebutuhan pokok secara umum. Akibatnya, masyarakat
tidak dapat hidup secara layak sehingga taraf hidupnya menurun.
Berdasarkan
data BPS bulan Maret 2012 jumlah penduduk yang berada dalam garis
kemiskinan berjumlah sekitar 29,13 juta orang (11,96%). Jumlah ini
berkurang sebanyak 0,89 juta orang dari periode yang sama tahun
sebelumnya. Menurunnya angka kemiskinan ditunjang adanya penurunan harga
komoditas makanan sedikit lebih besar dibandingkan peranan komoditas
bukan makanan.
3. Pengangguran
Secara
umum pengangguran diartikan sebagai angkatan kerja yang tidak bekerja.
Pengangguran merupakan rantai masalah yang dapat menimbulkan beberapa
permasalahan pada suatu negara. Pengangguran disebabkan jumlah angkatan
kerja yang tidak seimbang dengan jumlah lapangan kerja/kesempatan kerja.
Akibatnya, banyak angkatan kerja yang tidak dapat terserap dalam
lapangan pekerjaan sehingga menimbulkan pengangguran.
Berdasarkan
data Badan Pusat Statistik, jumlah angkatan kerja di Indonesia tahun
2012 mencapai 120,4 juta jiwa. Sementara itu, jumlah pengangguran pada
bulan Februari 2012 sebanyak 7,61 juta jiwa turun dari tahun sebelumnya
sebanyak 7,7 juta jiwa. Hal ini diharapkan sebagai indikasi yang baik
mengenai perbaikan keadaan ketenagakerjaan di Indonesia. Untuk mencapai harapan
tersebut, pemerintah perlu mengusahakan kebijakan di bidang
ketenagakerjaan, misalnya perbaikan kualitas tenaga kerja / sumber daya
manusia, menciptakan lapangan pekerjaan, mendorong tumbuhnya investasi
dan modal, menyediakan informasi lapangan pekerjaan, serta memberikan
pelatihan dan keterampilan bagi tenaga kerja.
4. Kesenjangan Penghasilan
Penghasilan
digunakan masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam
masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhannya. Dalam masyarakat
terdapat kelompok masyarkat dengan penghasilan tinggi dan kelompok
masyarakat dengan penghasilan rendah. Masyarakat yang memiliki
penghasilan tinggi mampu memenuhi kebutuhan hidupnya mulai dari
kebutuhan primer, sekunder, hingga tersier. Sementara itu, kelompok
masyarakat yang memiliki penghasilan rendah tidak mampu memenuhi
kebutuhan hidupnya meskipun kebutuhan yang paling dasar.
Perbedaan
kelompok masyarakat dengan penghasilan tertentu menimbulkan
permasalahan kesenjangan penghasilan. Oleh karena itu, diperlukan peran
pemerintah dalam memeratakan penyaluran distribusi pendapatan. Hal ini
dilakukan untuk meratakan kemampuan masyarakat dalam menikmati hasil
pembangunan. Selain itu, upaya pemerintah dalam meratakan penghasilan
bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan kecemburan sosial masyarakat.
5. Inflasi
Berdasarkan
data BPS, inflasi Indonesia pada tahun 2011 sebesar 3,79%. Inflasi yang
terjadi di Indonesia disebabkan tingginya permintaan agregat, sementara
permintaan barang dan jasa tidak diimbangi dengan kemampuan produksi
dan kenaikan biaya
produksi. Inflasi ditandai oleh kenaikan harga barang dan jasa secara
keseluruhan. Hal ini akan menimbulkan penurunan daya beli masyarakat
terhadap barang dan jasa. Inflasi berdampak pada lesunya kegiatan
perekonomian, kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja
pemerintah, melemahnya nilai rupiah, dan ketidakstabilan perekonomian
negara. Berdasarkan sumbernya inflasi dapat digolongkan menjadi dua,
yaitu inflasi tarikan permintaan dan inflasi dorongan biaya.
Langganan:
Postingan (Atom)